Bogor ( Berita ) : Penanganan daerah-daerah yang berpotensi terjadinya konflik horizontal harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan semua unsur baik pemerintah, aparat keamanan dan juga masyarakat.
Menko Polhukam Djoko Suyanto usai rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Senin siang mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi agar penanganan masalah keamanan pada 2013 lebih terintegrasi dan tuntas sehingga lebih baik dibandingkan 2012.
“Berawal dari evaluasi kementerian Polhukam, evaluasi dan analisis, serta prediksi ke depan bidang Polhukam. Kita pahami Presiden sangat “concern” terhadap pandangan maupun penilaian masyarakat, bahwa penegakan hukum, penegakan keamanan belum memuaskan,” kata Djoko Suyanto. Ia menjelaskan oleh karena itu ada beberapa arahan Presiden yang akan dilaksanakan pada 2013 sehingga kondisinya lebih baik dibandingkan 2012.
“Berkaca pada keamanan yang dirasakan publik, prediksi 2013 juga jadi bahasan yang utama di dalam rapat, sehingga Presiden memerintahkan kepada jajaran pemerintah lebih giat terutama penegakan hukum dalam konteks bagaimana keamanan dan kenyamanan masyarakat bisa terjamin,” paparnya.
Menko Polhukam menambahkan,”Bapak Presiden sampaikan tahun 2013-2014 situasi politik pasti akan menghangat. Prediksi, analisasi jajaran Polhukam maupun BNPT memang eskalasi di tahun ke depan masih jadi tantangan yang harus dihadapi dengan serius. Kita menyukai proses demokrasi tapi juga kita harus lebih sukai masyarakat yang dambakan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.”
Djoko mengatakan antara kebebasan demokrasi dengan stabilitas keamanan disinergikan sehingga menjadi dua kebutuhan yang sama-sama dapat dipenuhi.
Pada dua tahun mendatang semua komponen baik pemerintah daerah maupun aparat keamanan harus mempunyai kerangka yang sama mengenai potensi konflik yang ada di daerahnya masing-masing sekaligus upaya untuk menyelesaikannya secara menyeluruh.
“Pada 2013-2014 pemikiran dan tindakan yang konseptual harus diciptakan oleh satuan-satuan maupun jajaran aparat dan pemda di dalam mengelola masalah konflik-konflik maupun keamanan di wilayah masing-masing. Setiap wilayah memiliki kekhususan, kekhasan, memiliki sumber konflik yang berbeda. Aparat kepolisian dan TNI biasanya sudah punya peta konflik,” katanya.
Hal tersebut, kata Djoko,Itu harus disinergikan di provinsi, kabupaten dalam menangani masalah konflik bisa jadi satu.
“Masing-masing struktur apakah pemda, teritorial, aparat keamanan kewilayahan, intelijen masing-masing secara struktural bertanggung jawab secara terpadu untuk hadapi setiap konflik di wilayah masing-masing. Di samping itu, upaya secara kultural melalui tokoh agama, masyarakat, adat, LSM. Dilibatkan tidak dalam upaya represif tapi di dalam upaya mencegah. Oleh karena itu operasi terpadu sangat penting,” katanya.
Operasi terpadu
Menko Polhukam mengatakan berangkat dari hal tersebut, Presiden memerintahkan agar dilakukan operasi terpadu dalam penanganan konflik.
“Salah satu arah Presiden adalah operasi tepadu. Selama ini operasi terpadu dalam penegakan hukum dan keamanan diserahkan kepada Polri. Padahal akar masalah sumber konflik di daerah tidak semata-mata masalah hukum. Tapi bermuara pada tindakan-tindakan kepolisian.
Oleh karena itu operasi terpadu yang libatkan semua elemen pusat dan derah, khususnya sesuai trata masing-masing. Kalau di provinsi oleh gubernur, pangdam, kapolda, kabinda. Di daerah (kabupaten-kota-red) juga demikian,” jelasnya.
Dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono tersebut, Kepala Negara mengatakan agenda utama rapat yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB itu adalah mengenai rencana kerja pemerintah untuk memastikan kondisi sosial dan keamanan dalam negeri pada 2013 bisa berjalan dengan baik.
Kepala Negara juga mengatakan hasil rapat ini akan menjadi salah satu bahan pembahasan bidang politik,hukum dan keamanan pada rapat kerja pemerintah yang akan berlangsung pada 28 Januari 2013 mendatang.
Selain dihadiri oleh Wapres Boediono, rapat yang berlangsung di ruang utama Istana Bogor tersebut dihadiri oleh para menteri koordinator, menteri terkait bidang politik, hukum dan keamanan serta Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Jaksa Agung Basrief Arief dan Kepala BIN Marciano Noorman.
Tidak Boleh Ada Keraguan Tangani Keamanan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tidak boleh ada keraguan dalam penanganan masalah keamanan yang dilakukan aparat keamanan dari tingkat terendah hingga paling tinggi untuk menjamin penyelesaian masalah keamanan secara tuntas dan responsif.
“Saya garis bawahi tidak boleh ada yang ragu-ragu dalam tegakkan dan memelihara keamanan sampai tingkat yang paling depan. Kepolisian, komando teritorial dan intelijen di daerah ditugaskan untuk itu dengan segala resiko, untuk (kepentingan-red) rakyat kita,” kata Presiden saat rapat terbatas bidang Polhukam di Istana Bogor, Senin.
Kepala Negara mengatakan pandangan masyarakat yang diserap melalui media massa menunjukkan masih ada pemahaman bahwa dalam sejumlah peristiwa negara seakan melakukan pembiaran dan penanganan yang tidak tuntas.
“Pada akhir 2012 dan awal 2013 ini saya dengarkan berbagai komentar untuk mengetahui apa yang menjadi persepsi, pikiran dan pandangan masyarakat luas,” kata Kepala Negara.
Presiden menjelaskan hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan perbaikan.
“Pada 28 Januari, saya akan mengeluarkan instruksi berkaitan dengan apa yang kita bahas ini dan saya ingin dijalankan sepanjang 2013 di seluruh wilayah Indonesia.Kita persiapkan dengan baik dan kita laksanakan dengan baik,” katanya.
Presiden menambahkan,”akan kita tetapkan sasaran dan ukuran keberhasilan, siapa bertanggung jawab dan siapa tugasnya apa sehingga tanggung jawab jelas.”
“Di Istana Bogor ini saya pernah sampaikan arahan saya pada para gubernur akhir tahun lalu, kembali saya tekankan bahkan lebih operasional pada para gubernur, bupati dan walikota, dandim hingga kapolres, maka yang saya tunggu implementasinya, dengan sinergi dan kesungguhan pelaksaanaan tugas kita bisa berbuat lebih baik untuk tahun ini,” kata Presiden.
Kondisi Sosial Dan Keamanan Perlu Perbaikan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kondisi sosial dan keamanan nasional pada 2013 harus lebih baik dibandingkan dengan 2012 sehingga hal-hal yang dianggap kurang harus segera dibenahi.
“Kita sudah mengikuti pandangan dari masyarakat luas bahwa pada 2012 lalu keadaan sosial dan keamanan kita tidak menggembirakan, lebih luas masyarakat juga menyoroti dan tidak puas penanganan masalah hukum dan keamanan,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas bidang Polhukam di Istana Bogor, Senin.
Kepala Negara mengatakan pemerintah harus segera merespons apa yang dianggap kurang oleh masyarakat tersebut melalui evaluasi dan penyiapan kerja lebih baik pada 2013.
“Apa yang berkali-kali saya sampaikan masih ada kesan masyarakat (bahwa, red.) negara melakukan pembiaran, ada penilaian dari masyarakat ada keterlambatan dan tidak tuntas untuk mengatasi gangguan keamanan,” katanya.
Presiden menegaskan pentingnya jajaran pemerintah melakukan berbagai upaya yang lebih efektif agar kondisi sosial, hukum, dan keamanan menjadi lebih baik.
“Oleh karena itu saya ingin, tahun 2013 ini, lembaga terkait, utamanya jajaran pemerintah harus lakukan upaya yang jauh lebih efektif dan sungguh-sungguh agar tahun ini keadaan dalam negeri kita utamanya sosial, hukum, dan keamanan menjadi lebih baik,” katanya. (ant )
Nang Copast Tina : http://beritasore.com/2013/01/07/presiden-sby-penanganan-potensi-konflik-harus-terintegrasi/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar